Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PPP periode sebelumnya, menjadi sorotan utama dalam dinamika Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta. Keputusannya meninggalkan ruang sidang setelah kericuhan justru membuka peluang bagi Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030. Peristiwa ini memicu dualisme kepemimpinan dengan kubu Muhamad Mardiono, yang juga mengklaim kemenangan serupa. Dengan demikian, PPP kini menghadapi tantangan internal serius menjelang kongres ulang yang diusulkan.
Baca juga: Pemerintah Amerika Shutdown: Gedung Putih Tuduh Demokrat Sebabkan Krisis Anggaran
Kondisi ini menyoroti ketegangan di kalangan kader senior. Selain itu, alasan lain seperti status Agus sebagai kader eksternal semakin memperumit situasi. Akibatnya, pemerintah menyatakan sikap netral sambil menunggu klarifikasi sesuai AD/ART partai.
Latar Belakang Muktamar X PPP dan Persaingan Ketua Umum
Muktamar X PPP berlangsung pada 27-29 September 2025 di Ancol, Jakarta, dengan agenda utama perubahan AD/ART, laporan pertanggungjawaban DPP, dan pemilihan Ketua Umum baru. Acara ini dihadiri ratusan muktamirin dari seluruh Indonesia, mewakili kuorum penuh sesuai ketentuan partai. Namun, sejak hari pertama, persaingan antara Agus Suparmanto dan Muhamad Mardiono sudah terasa tegang.
Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan era Jokowi, didukung mayoritas kader dari Jawa Barat dan wilayah lain. Sementara itu, Mardiono, Plt Ketua Umum saat ini, mengandalkan basis di Jawa Tengah dan Timur. Lebih lanjut, kedua kubu saling klaim aklamasi, menciptakan dualisme yang merugikan citra PPP di mata publik. Dengan demikian, muktamar yang seharusnya menyatukan justru memecah belah.
Fakta menunjukkan bahwa sebelum kericuhan, sidang berjalan lancar di bawah pimpinan Amir Uskara. Ia membahas agenda teknis seperti penetapan jadwal dan penjelasan aturan. Namun, ketegangan muncul saat pembahasan substansial. Oleh karena itu, peran Amir Uskara sebagai pimpinan sidang menjadi kunci dalam kronologi peristiwa.
Peran Amir Uskara yang Picu Kericuhan di Sidang Muktamar
Amir Uskara ditunjuk memimpin sidang paripurna pertama pada Sabtu (27/9/2025). Sebagai Wakil Ketua Umum, ia bertanggung jawab menjaga kelancaran diskusi. Awalnya, sesi berfokus pada isu administratif tanpa sentuhan politik berat. Selanjutnya, situasi memanas ketika peserta meminta interupsi untuk usulan perubahan pimpinan sidang.
Beberapa muktamirin menilai Amir Uskara tidak mengakomodir masukan, termasuk saran agar Ketua SC atau Sekretaris SC ambil alih. “Kami merasa aspirasi kader tidak didengar,” kata seorang peserta anonim. Akibatnya, debat sengit berubah menjadi kericuhan fisik, dengan pelemparan kursi dan keributan massal. Amir Uskara, merasa situasi tak terkendali, memutuskan meninggalkan ruang sidang bersama jajarannya.
Keputusan ini dikecam keras oleh kubu Agus Suparmanto. Menurut Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saepul Hidayat, tindakan Amir Uskara justru membuka celah bagi kelanjutan sidang. “Setelah dinamika itu, pimpinan sidang meninggalkan tempat, sementara sebagian besar muktamirin bertahan,” ujar Pepep dalam telewicara di Bandung pada Rabu (1/10/2025). Dengan demikian, Amir Uskara secara tidak langsung memengaruhi hasil akhir muktamar.
Lebih lanjut, kuorum tetap terjaga dengan 75 persen pemegang suara sah hadir. Sidang dilanjutkan oleh tokoh-tokoh senior seperti Qoyum Abdul Jabbar, Komarudin Tahir, dan Rusman Yakub. Mereka memimpin agenda tersisa, termasuk pemilihan Ketua Umum. Oleh karena itu, proses ini dianggap sah menurut tata tertib partai.
Alasan Agus Suparmanto Terpilih Jadi Ketum Pasca Tindakan Amir Uskara
Agus Suparmanto terpilih aklamasi setelah Amir Uskara meninggalkan sidang. Mayoritas muktamirin yang tersisa mendaulatnya sebagai Ketua Umum definitif. Pepep Saepul Hidayat menegaskan bahwa keputusan ini lahir dari dinamika muktamar. “Kenapa Pak Agus jadi Ketua Umum? Karena setelah Amir Uskara pergi, sidang berlanjut dengan kuorum lengkap,” tambahnya.
Selain itu, dukungan kuat dari DPW Jawa Barat menjadi faktor pendukung. Wilayah ini menyumbang suara signifikan, dengan Pepep sebagai koordinator utama. Akibatnya, Agus langsung membentuk kepengurusan baru dan mengajak kubu Mardiono bergabung. “Kami terbuka untuk rekonsiliasi,” kata Agus dalam pernyataan resminya.
Baca juga: Gempabumi Mag 6.5 Guncang Sumenep Jawa Timur, Tiga Warga Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
Namun, kontroversi muncul dari status Agus sebagai kader eksternal. Kader senior PPP seperti Habil Marati menilai ia bukan kader internal, melainkan berlatar belakang PKB. “Agus itu kan bukan kader PPP, kok bisa-bisanya mencalonkan diri,” tegas Habil dalam keterangan tertulis pada 30/9/2025. Meskipun demikian, pendukung Agus berargumen bahwa AD/ART tidak secara eksplisit melarang, asal didukung mayoritas.
Dengan demikian, tindakan Amir Uskara menjadi katalisator utama. Tanpa kepergiannya, sidang mungkin berakhir berbeda. Lebih lanjut, organisasi pendiri PPP mengusulkan muktamar ulang untuk rekonsiliasi, menunjukkan urgensi penyelesaian dualisme.
Dampak Dualisme Kepemimpinan PPP dan Respons Pemerintah
Dualisme antara Agus Suparmanto dan Muhamad Mardiono merugikan kader basis. Kubu Mardiono klaim terpilih di paripurna pertama, sementara kubu Agus menekankan kelanjutan sidang. Akibatnya, PPP berpotensi terpecah, memengaruhi posisi di parlemen dan pemilu 2029.
Pemerintah menyatakan sikap netral. Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji kedua kubu sesuai AD/ART. “Kami tunggu daftar kepengurusan resmi,” kata juru bicara Kemendagri. Selain itu, Wakil Sekjen PPP, Rapih Herdiansyah, mendukung Mardiono dengan alasan syarat pencalonan terpenuhi.
Dari sisi politik, dualisme ini melemahkan PPP sebagai partai Islam moderat. Analis memprediksi penurunan suara jika konflik berlarut. Oleh karena itu, rekonsiliasi menjadi prioritas. Kubu Agus telah mengirim undangan resmi ke Mardiono untuk bergabung.
Baca juga: Koleksi Terakhir Giorgio Armani: Warisan Ikonik Sebelum Perpisahan Abadi
Lebih lanjut, isu ini menarik perhatian media sosial. Video kericuhan viral, dengan hashtag #MuktamarPPP trending. Dengan demikian, citra partai terdampak negatif di mata pemilih muda.
Upaya Rekonsiliasi dan Prediksi Masa Depan PPP
Kubu Agus Suparmanto aktif mendorong persatuan. Mereka ajak Mardiono hadir dalam rapat DPP baru. “Mari kita satukan barisan untuk PPP yang lebih kuat,” ajak Agus. Sementara itu, organisasi pendiri usulkan muktamar ulang sebagai momentum rekonsiliasi.
Ahli politik dari Universitas Indonesia, Bima Arya, memperingatkan risiko. “Dualisme seperti ini bisa hancurkan PPP sebelum pemilu,” katanya. Prediksi ke depan, jika tidak diselesaikan dalam sebulan, partai berisiko kehilangan kursi DPR. Oleh karena itu, mediasi internal diperlukan segera.
Secara keseluruhan, peran Amir Uskara dalam meninggalkan sidang muktamar menjadi titik krusial yang membentuk nasib Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP. Meskipun memicu dualisme dengan Mardiono, peluang rekonsiliasi tetap terbuka. Amir Uskara kini diam, tapi tindakannya meninggalkan warisan kontroversial bagi stabilitas partai. Pantau terus perkembangan untuk update terkini, karena masa depan PPP bergantung pada langkah bijak para elitnya.