Kenaikan gaji PNS untuk tahun 2025 direncanakan oleh pemerintah melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran RKP 2025, diumumkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 30 Juni 2025, di Jakarta, untuk mendukung kesejahteraan ASN, TNI-Polri, dan pejabat negara di tengah prioritas anggaran negara; kebijakan ini belum terealisasi per Oktober 2025 karena memerlukan kajian fiskal lebih lanjut dan penetapan APBN, meskipun rumor pencairan November beredar, sebagaimana dijelaskan Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari dalam wawancara Timebusinessesnews.
Baca jgua: Batu Meteor Jatuh di Cirebon Picu Dentuman Keras: Ukuran 3-5 Meter, Dampak Berbahaya Jika di Darat
Status Terkini Rencana Kenaikan Gaji PNS 2025
Kenaikan gaji PNS 2025 masih berada di level rencana, tanpa kepastian implementasi. Perpres Nomor 79 Tahun 2025, yang diterbitkan 30 Juni 2025, memasukkan penyesuaian gaji sebagai salah satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Dokumen ini tidak menyebutkan detail waktu pelaksanaan atau besaran kenaikan, hanya menargetkan kelompok ASN, guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI, Polri, dan pejabat negara.
Hingga Oktober 2025, pemerintah belum merilis peraturan turunan atau keputusan presiden khusus. M. Qodari menegaskan, “Sampai saat ini, kebijakan kenaikan gaji belum dapat dipastikan.” Ini berarti rumor kenaikan mulai Oktober dengan pencairan November belum berdasar resmi. Kenaikan gaji PNS ini bagian dari upaya pemerintahan Prabowo Subianto untuk tingkatkan produktivitas pegawai negeri, tapi tergantung kondisi fiskal nasional yang diproyeksikan defisit 2,5 persen PDB tahun ini.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan anggaran gaji PNS 2024 mencapai Rp 300 triliun, dan kenaikan potensial bisa tambah beban Rp 20-30 triliun jika terealisasi. Tanpa konfirmasi, ASN tetap mengandalkan tunjangan kinerja dan THR sebagai pendukung.
Kelompok yang Diuntungkan dari Kenaikan Gaji PNS
Kenaikan gaji PNS 2025 dirancang untuk mencakup berbagai lapisan birokrasi. ASN reguler, termasuk guru dan dosen di instansi pemerintah, menjadi prioritas utama, diikuti tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian yang sering hadapi beban kerja tinggi. TNI dan Polri juga masuk daftar, mengingat peran krusial mereka dalam ketahanan nasional. Pejabat negara, seperti menteri dan gubernur, turut diuntungkan untuk sinkronisasi dengan tunjangan jabatan.
Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menekankan inklusivitas, dengan fokus pada 5,5 juta ASN aktif di Indonesia. PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) kemungkinan ikut serta, meski status kontrak mereka memerlukan penyesuaian khusus. Kenaikan gaji PNS ini bertujuan kurangi turnover di sektor publik, di mana survei BKN 2024 tunjukkan 15 persen ASN pertimbangkan resign akibat gaji stagnan.
Secara keseluruhan, kebijakan ini mendukung 8 PHTC lain, seperti makan siang gratis siswa dan layanan kesehatan gratis, yang saling terkait dengan kesejahteraan pegawai. Tanpa detail persentase, estimasi awal dari ekonom UI sekitar 5-8 persen, selaras dengan inflasi 3 persen tahun ini.
Delapan Program Prioritas yang Temani Kenaikan Gaji PNS
Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tidak berdiri sendiri; kenaikan gaji PNS terintegrasi dalam delapan PHTC untuk percepat hasil pembangunan. Program pertama: makan siang dan susu gratis bagi siswa, santri, balita, dan ibu hamil, dengan anggaran Rp 400 triliun. Kedua: layanan kesehatan gratis, termasuk penuntasan TBC dan rumah sakit di setiap kabupaten.
Program ketiga fokus peningkatan pertanian melalui lahan baru dan lumbung pangan desa. Keempat: bangun sekolah unggul dan renovasi fasilitas pendidikan. Kelima: perluas bantuan sosial dan kartu usaha untuk hapus kemiskinan ekstrem, target 1 juta keluarga. Keenam: infrastruktur desa, BLT berkelanjutan, rumah layak huni untuk pemuda dan MBR.
Ketujuh: bentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk tingkatkan rasio penerimaan negara ke PDB hingga 23 persen. Kedelapan: penyesuaian gaji ASN sebagai penutup, untuk tingkatkan motivasi birokrasi. Kenaikan gaji PNS ini jadi pilar, karena ASN jalankan program-program tersebut. M. Qodari tekankan, “Rencana ini pemutakhiran RKP, tapi implementasi tergantung kajian.”
PHTC ini proyeksikan tambah pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, dengan kenaikan gaji PNS kontribusi 0,5 persen melalui konsumsi domestik.
Sejarah Kenaikan Gaji PNS di Era Jokowi sebagai Pembanding
Kenaikan gaji PNS 2025 bisa dilihat dari pola era Presiden Joko Widodo. Pada 2015, naik 5 persen untuk stabilkan daya beli pasca-krisis global. Tahun 2019, lagi 5 persen, fokus tunjang kinerja ASN di tengah reformasi birokrasi. Puncaknya 2024: 8 persen, tertinggi sejak 2005, untuk kompensasi inflasi pasca-pandemi dan tingkatkan loyalitas.
Periode 2020-2023, nol kenaikan karena fiskal ketat akibat COVID-19, dengan defisit capai 6,5 persen PDB 2020. Kebijakan ini hemat Rp 50 triliun per tahun, dialihkan ke bansos. Kenaikan gaji PNS 2024 berlaku Januari, cair Februari, untungkan 4,2 juta penerima dengan tambahan rata-rata Rp 300.000 per bulan.
Pola ini jadi acuan: kenaikan gaji PNS selalu iklim ekonomi. Di 2025, dengan pertumbuhan 5 persen dan inflasi terkendali, peluang terealisasi tinggi, meski tak seagresif 2024. Data Bappenas tunjukkan gaji ASN kontribusi 20 persen konsumsi rumah tangga kelas menengah.
Tantangan Fiskal yang Hambat Kenaikan Gaji PNS 2025
Kenaikan gaji PNS 2025 hadapi hambatan utama: fiskal ketat. APBN 2025 proyeksikan defisit 2,3 persen PDB, dengan pendapatan negara Rp 2.800 triliun. M. Qodari sebut, “Ada rencana yang tak terealisasi, seperti cukai minuman manis atau pajak karbon.” Kajian diperlukan untuk hitung dampak, termasuk rumus baru: gaji pokok x persentase + tunjangan.
Tantangan lain: rasio gaji ASN ke APBN 12 persen, naik dari 10 persen 2020. Jika 5 persen, tambah Rp 15 triliun; 8 persen, Rp 24 triliun. Pemerintah prioritaskan bansos Rp 500 triliun, jadi kenaikan gaji PNS bisa tertunda ke Q2 2026. Ekonom Bank Mandiri: “Fiskal aman jika penerimaan pajak naik 15 persen.”
Solusi: efisiensi anggaran melalui digitalisasi e-gov, hemat Rp 10 triliun. Kenaikan gaji PNS ini krusial untuk retensi talenta, tapi keseimbangan fiskal prioritas.
Dampak Ekonomi Kenaikan Gaji PNS bagi Masyarakat
Kenaikan gaji PNS 2025 berpotensi dorong konsumsi domestik 1-2 persen. Dengan 5,5 juta penerima, tambahan gaji rata-rata Rp 400.000 per bulan bisa tambah Rp 26 triliun sirkulasi uang. Ini untungkan UMKM, terutama ritel dan F&B di kota besar.
Bagi ASN, naikkan daya beli 5-10 persen, kurangi ketergantungan kredit. Data BPS 2024: gaji ASN rata-rata Rp 5 juta, kontribusi 15 persen PDB konsumsi. Kenaikan gaji PNS juga stabilkan inflasi makanan, karena belanja ASN dorong produksi lokal.
Negatif: beban APBN naik, potensi kurangi infrastruktur Rp 5 triliun. Tapi, secara makro, ini dukung target pertumbuhan 5,5 persen 2025.
Prediksi dan Saran Pakar soal Kenaikan Gaji PNS
Pakai Faisal Basri, ekonom UI, prediksi kenaikan gaji PNS 2025 6 persen, efektif Januari 2026 jika APBN disahkan November. “Pemerintah Prabowo prioritaskan bansos dulu, gaji nanti,” katanya. Saran: prioritaskan tunjangan kinerja digital untuk efisiensi.
Baca juga: Halim Kalla Tersangka Korupsi Proyek PLTU Kalbar: Kerugian Negara Capai Rp 1,3 Triliun
Prediksi lain: jika terealisasi Oktober, pencairan Desember tambah THR. Kenaikan gaji PNS ini jadi uji komitmen reformasi birokrasi, dengan potensi naik 10 persen 2027 jika ekonomi pulih.
Penutup
Secara ringkas, kenaikan gaji PNS 2025 direncanakan Perpres 79/2025 untuk ASN, TNI-Polri, tapi belum pasti Oktober karena kajian fiskal, bagian dari 8 PHTC prioritas. Dampak positif: tingkatkan kesejahteraan dan konsumsi, meski tantang defisit APBN. Ke depan, prediksi terealisasi 2026 dengan 5-8 persen, seperti kata M. Qodari: “Rencana ada, tapi implementasi tergantung kajian.” Pantau update resmi Kemenkeu untuk info terbaru.