Kiev – Korupsi Skala Besar Penyelidikan intensif yang dilakukan oleh Biro Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU) dan Kejaksaan Khusus Antikorupsi (SAPO) telah membongkar skandal korupsi berskala besar di sektor pertahanan. Temuan tersebut mengindikasikan adanya praktik penggelapan anggaran secara sistematis dan pemberian keuntungan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi, politisi, serta pelaku usaha.
Dalam operasi yang digelar akhir Juli lalu, otoritas berhasil menangkap empat orang tersangka utama, termasuk anggota parlemen dari Partai Sluha Narodu, Oleksiy Kuznetsov. Partai yang merupakan pendukung Presiden Volodymyr Zelenskyy itu segera menangguhkan keanggotaan Kuznetsov selama proses penyelidikan berlangsung.
Table of Contents
Modus: Mark-up Peralatan Militer dan Suap Berlapis
Penyidik mengungkap bahwa para tersangka menandatangani kontrak pengadaan peralatan militer dengan harga yang digelembungkan jauh di atas nilai wajar, termasuk pembelian suku cadang drone. Melalui skema tersebut, para pelaku diduga menerima suap hingga 30 persen dari total nilai kontrak.
Lebih jauh, keterlibatan anggota Garda Nasional, pejabat pemerintahan daerah, dan manajer perusahaan pertahanan strategis menguatkan dugaan bahwa korupsi ini berlangsung terorganisir dan menyasar anggaran vital untuk sektor pertahanan negara.
Zelenskyy Tegaskan Sikap Nol Toleransi Terhadap Korupsi
Menanggapi temuan ini, Presiden Zelenskyy memberikan apresiasi kepada lembaga antikorupsi. “Tidak ada toleransi terhadap korupsi. Kami membutuhkan kerja tim yang solid, penyelidikan yang menyeluruh, dan akhirnya, vonis yang adil,” tegas Zelenskyy dalam pernyataannya. Ia menekankan pentingnya independensi penuh bagi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.
Presiden juga mengklaim bahwa UU antikorupsi yang disahkan pada 31 Juli memberi alat hukum yang memadai bagi NABU dan SAPO untuk mengungkap praktik suap dan penyelewengan anggaran publik.
Kebijakan Kontroversial: Pembatasan Lembaga Antikorupsi yang Ditarik Kembali
Namun, hanya sepekan sebelumnya, Zelenskyy menuai kritik tajam setelah menandatangani undang-undang yang justru membatasi kewenangan NABU dan SAPO dengan menempatkan keduanya di bawah kendali Kejaksaan Agung. Regulasi tersebut secara efektif menghilangkan independensi lembaga-lembaga antikorupsi karena Jaksa Agung yang ditunjuk presiden dapat mengakses, memberi arahan, bahkan menghentikan proses penyelidikan tanpa transparansi.
Kebijakan ini memicu gelombang protes dari masyarakat sipil Ukraina dan reaksi keras dari Uni Eropa, yang menilai langkah tersebut sebagai ancaman terhadap supremasi hukum dan akuntabilitas pemerintahan.
Menanggapi tekanan tersebut, pada 1 Agustus, Presiden Zelenskyy akhirnya merevisi undang-undang tersebut, dan memulihkan kembali kemandirian NABU dan SAPO lewat persetujuan bulat di parlemen.
Korupsi Masih Jadi Tantangan Utama dalam Masa Perang
Skandal ini menyoroti kembali krisis korupsi yang telah lama membayangi sistem birokrasi Ukraina, bahkan saat negara tersebut tengah menerima gelontoran bantuan internasional untuk menghadapi agresi militer Rusia. Menurut laporan Transparency International, Ukraina menempati peringkat ke-105 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi global.
Tak sedikit pihak khawatir bahwa dana bantuan dari negara-negara Barat—yang sejatinya ditujukan untuk memperkuat pertahanan Ukraina—justru rentan disalahgunakan oleh aktor-aktor korup di dalam negeri.