Musim hujan yang melanda Kabupaten Sidoarjo belakangan ini meninggalkan jejak genangan air yang cukup serius, khususnya di area Lippo Mall. Kondisi ini memantik perhatian dari Partai Golkar yang melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo atas ketidakmampuan mereka menepati janji dalam menangani banjir. Situasi ini semakin menambah keresahan warga yang terdampak, terutama di tengah gonjang-ganjing janji politik pemkab terkait penanggulangan banjir.
Janji Penanggulangan Banjir yang Belum Terpenuhi
Golkar menyoroti bahwa janji Pemkab dalam mengatasi masalah banjir, yang sering kali disampaikan kepada publik, hanya tinggal janji. Hingga kini, belum ada tindakan nyata dalam rencana kerja 2026 yang ditujukan untuk menangani persoalan kritis ini secara sistematis. Janji-janji tersebut cenderung menjadi retorika politik yang diulang tanpa kenyataan.
Kondisi Terkini di Lapangan
Genangan yang terjadi di area strategis seperti Lippo Mall akibat hujan deras menjadi salah satu bukti nyata keterbatasan infrastruktur drainase. Banyaknya titik banjir yang tak terselesaikan mengindikasikan bahwa upaya penanganan masih jauh dari memadai. Hal ini membuat masyarakat semakin skeptis terhadap kemampuan Pemkab dalam mengatasi bencana musiman ini.
Tanggapan Pemkab Sidoarjo
Pemkab Sidoarjo, saat dihubungi media, mengklaim bahwa mereka telah menyusun beberapa strategi penanggulangan banjir yang akan segera diimplementasikan. Namun, kesiapan dan keseriusan Pemkab masih diragukan, terutama mengingat realitas yang ada. Rencana kerja yang memperlihatkan langkah konkret masih belum terlihat di atas kertas, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat dan pengamat pembangunan.
Apa yang Diharapkan Warga?
Warga Sidoarjo berharap adanya tindakan konkret seperti perbaikan infrastruktur drainase dan pengerukan sungai yang dapat mengurangi risiko banjir. Selain itu, mereka juga menuntut peningkatan kapasitas pengelolaan air yang melibatkan teknologi dan inovasi modern. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan penanganan banjir juga menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat diakomodasi oleh pemkab.
Analisis dan Perspektif dari Pengamat
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa penanganan banjir harus masuk dalam prioritas utama pembangunan daerah. Strategi yang lebih terintegrasi dan terencana diperlukan, mengingat laju urbanisasi dan perubahan iklim yang semakin memperbesar risiko terjadinya banjir di Sidoarjo. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah kunci dalam mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.
Kesimpulan: Harapan Akan Perubahan
Sidoarjo memerlukan langkah nyata dan terukur dalam penanganan banjir. Janji politik harus diubah menjadi aksi nyata agar warga dapat merasakan perubahan signifikan. Dengan dorongan dari berbagai pihak, termasuk kritik konstruktif dari Golkar, diharapkan Pemkab Sidoarjo bisa memperbaiki infrastruktur dan memberi perhatian lebih serius pada masalah banjir yang kerap merugikan penduduk dan menyulitkan mobilitas di kawasan tersebut.