Peristiwa G30S, atau Gestapu, yang terjadi pada malam 30 September 1965, tetap menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka politik dan sosial, tetapi juga menciptakan berbagai versi ingatan di kalangan masyarakat. Sementara narasi resmi pemerintah Orde Baru mendominasi selama puluhan tahun, perspektif lain mulai muncul, memperkaya wacana tentang G30S. Oleh karena itu, memahami pluralitas ingatan ini menjadi penting untuk melihat bagaimana peristiwa bersejarah membentuk identitas bangsa. Artikel ini mengupas bagaimana masyarakat Indonesia mengenang G30S dari berbagai sudut pandang.
Baca juga: Tragedi Musala Ambruk Ponpes Al Khoziny Sidoarjo: Evakuasi Santri Terjebak Berlangsung Intensif
Latar Belakang Peristiwa G30S
Pada malam 30 September 1965, sekelompok militer yang menamakan diri Dewan Revolusi mencoba melakukan kudeta. Mereka menculik dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat, lalu membuang jenazah mereka di sumur tua di Jakarta. Aksi ini, yang kemudian dikenal sebagai G30S, memicu kekacauan politik besar-besaran. Menurut laporan resmi, kelompok ini terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), meskipun hingga kini banyak sejarawan mempertanyakan narasi tersebut. Akibatnya, peristiwa ini menjadi pemicu kampanye anti-komunis yang menewaskan ratusan ribu orang dan mengguncang stabilitas nasional.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) saat itu menunjukkan Indonesia tengah berada dalam ketegangan ekonomi dan politik. Inflasi melonjak, dan konflik ideologi antara kelompok nasionalis, agamis, dan komunis semakin memanas. Dengan demikian, G30S bukan sekadar insiden militer, melainkan cerminan dari pertarungan kekuasaan yang kompleks. Meski begitu, narasi resmi Orde Baru sering kali menyederhanakan peristiwa ini sebagai “pengkhianatan PKI,” sehingga membatasi ruang diskusi kritis selama dekade berikutnya.
Narasi Resmi dan Propaganda Orde Baru
Setelah G30S, pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto membangun narasi tunggal yang menyalahkan PKI sebagai dalang utama. Film propaganda berjudul Pengkhianatan G30S/PKI, disutradarai oleh Arifin C. Noer, menjadi alat utama untuk menyebarkan versi ini. Film tersebut, yang wajib ditonton oleh pelajar hingga 1990-an, menggambarkan PKI sebagai kekuatan jahat yang hendak menggulingkan pemerintahan. Selain itu, monumen dan museum seperti Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk memperkuat ingatan kolektif versi pemerintah.
Namun, narasi ini tidak sepenuhnya diterima. Sejarawan seperti Dr. Asvi Warman Adam dari LIPI menegaskan bahwa G30S jauh lebih rumit daripada sekadar “konspirasi PKI.” Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan, “Banyak fakta yang masih kabur, seperti peran intelijen asing atau konflik internal militer.” Dengan kata lain, narasi resmi sering kali mengabaikan konteks yang lebih luas, termasuk ketegangan internal Angkatan Darat dan pengaruh Perang Dingin global. Oleh karena itu, memahami G30S memerlukan pendekatan yang lebih kritis terhadap sumber-sumber sejarah.
Pluralitas Ingatan di Kalangan Masyarakat
Berbeda dengan narasi resmi, masyarakat Indonesia memiliki cara sendiri dalam mengenang G30S. Bagi sebagian keluarga korban, peristiwa ini adalah trauma pribadi yang sulit dilupakan. Ribuan orang yang dituduh terkait PKI mengalami pengasingan, penahanan, atau bahkan eksekusi tanpa pengadilan. Sementara itu, di kalangan generasi muda saat ini, G30S sering kali hanya dikenal melalui pelajaran sejarah atau diskusi akademik. Fenomena ini menunjukkan adanya keragaman dalam memori kolektif.
Sebagai contoh, komunitas budaya dan akademisi mulai mengadakan diskusi terbuka tentang G30S sejak era Reformasi 1998. Pameran sejarah, seminar, dan buku-buku seperti The Act of Killing karya Joshua Oppenheimer membuka ruang untuk narasi alternatif. Selain itu, media sosial kini menjadi platform bagi generasi milenial untuk mempertanyakan narasi tunggal Orde Baru. Dengan demikian, pluralitas ingatan ini mencerminkan dinamika masyarakat yang semakin terbuka terhadap diskusi sejarah.
Baca juga: Tony Blair Diusulkan Pimpin Pemerintahan Sementara di Gaza Pascakonflik
Tantangan Rekonsiliasi Sejarah
Meskipun diskusi tentang G30S semakin beragam, tantangan besar tetap ada. Salah satunya adalah stigma terhadap keluarga korban yang masih dianggap “terkait PKI.” Menurut laporan Komnas HAM pada 2012, setidaknya 500.000 hingga 1 juta orang menjadi korban kekerasan pasca-G30S. Namun, hingga kini, belum ada permintaan maaf resmi dari negara kepada keluarga korban. Selain itu, upaya rekonsiliasi seperti pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) masih terhambat oleh resistensi politik.
Sejarawan Dr. Hilmar Farid dalam sebuah seminar menyatakan, “Untuk move on, kita perlu keberanian untuk menghadapi sejarah tanpa prasangka.” Pernyataan ini menekankan pentingnya dialog terbuka untuk menyembuhkan luka sejarah. Dengan kata lain, tanpa pengakuan terhadap pluralitas ingatan, Indonesia sulit mencapai rekonsiliasi sejati. Oleh karena itu, pendidikan sejarah yang inklusif menjadi kunci untuk mencegah polarisasi di masa depan.
Penutup
Secara keseluruhan, peristiwa G30S tetap menjadi cermin kompleksitas sejarah Indonesia. Dari narasi resmi Orde Baru hingga perspektif kritis sejarawan, pluralitas ingatan mencerminkan bagaimana masyarakat memaknai masa lalu. Ke depan, dialog terbuka dan pendidikan sejarah yang seimbang dapat membantu menyembuhkan luka kolektif. Seperti dikatakan Dr. Asvi Warman Adam, “Sejarah bukan untuk menghakimi, tetapi untuk belajar.” Dengan memahami G30S dari berbagai sudut pandang, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih inklusif.